Perpolitikan Thailand belakangan ini sangat dinamis dan penuh dengan konflik. Pemilu tahun lalu mengejutkan banyak orang karena partai Kaukl Move Forward, yang dikenal dengan nama partai orange, berhasil menang besar. Namun, ketua partai, Pita Limjaroenrat, gagal menjadi Perdana Menteri setelah berbagai tekanan dan kasus yang dihadapinya. Pada akhirnya, partai merah, Pheu Thai, yang dipimpin oleh Srettha Thavisin, naik ke posisi Perdana Menteri pada 22 Agustus 2023. Keberhasilan Srettha diikuti dengan kepulangan Taksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri yang sudah lama mengasingkan diri.
Namun, situasi politik di Thailand semakin memanas setelah partai orange dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada 7 Agustus 2024. Pembubaran ini dilakukan dengan alasan partai orange melanggar hukum dengan kampanye yang dianggap tidak konstitusional, terutama upaya mereka untuk merevisi pasal yang menghukum kritik terhadap keluarga kerajaan. Selain itu, 11 petinggi partai, termasuk Pita, dilarang berpolitik selama 10 tahun. Ini menunjukkan tekanan besar terhadap partai oposisi dan upaya untuk menekan suara progresif di Thailand.
Sebagai respons, para pendukung partai orange membentuk partai baru yang dinamai Partai Rakyat, dipimpin oleh Natapong Rengpanyawat. Sementara itu, Srettha Thavisin, Perdana Menteri yang diangkat setelah Pita, digantikan pada 14 Agustus 2024 oleh Ung Ing Shinawatra, putri dari Taksin Shinawatra. Pencopotan Srettha dilakukan karena dianggap melanggar kode etik, khususnya terkait pengangkatan anggota kabinet yang pernah terlibat kasus penyuapan. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan dinamika politik yang terus berubah.
Ung Ing, yang menjadi Perdana Menteri termuda Thailand di usia 37 tahun, menghadapi reaksi negatif dari masyarakat. Banyak yang merasa bahwa keputusannya untuk menggantikan Srettha adalah bagian dari skenario yang sudah direncanakan, di mana Srettha dipilih untuk membuat kesalahan yang akhirnya membuatnya dicopot. Penunjukan Ung Ing ini juga diikuti dengan pengampunan untuk Taksin Shinawatra, yang mendapat pengampunan dari Raja Thailand tak lama setelah Ung Ing menjadi Perdana Menteri. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan publik Thailand terhadap arah politik negara tersebut.